Gde Sumarjaya Linggih Dorong Koperasi Pangkas Rantai Distribusi dan Bantu Petani
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
Cikarang – DPR RI melalui Komisi VI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. Regulasi baru ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan koperasi, perbaikan sistem pengelolaan, serta penciptaan ekosistem usaha yang lebih modern, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyampaikan bahwa pembaruan undang-undang perkoperasian merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. Pengalaman dan kelemahan dalam praktik perkoperasian sebelumnya perlu dijadikan bahan evaluasi agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan bagi anggota koperasi.
Kepada wartawan, Gde menjelaskan bahwa aturan baru nantinya harus mampu mendorong koperasi menjadi institusi ekonomi kerakyatan yang dikelola secara profesional, efektif, dan kompetitif. Kejelasan aturan mengenai tata kelola dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kredibilitas koperasi di tengah masyarakat.
"Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar," kata Gde saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Tanah Air. Menurutnya, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah belum tersedianya wadah usaha yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi masyarakat secara efektif.
Oleh karena itu, RUU Perkoperasian diharapkan dapat membuka ruang bagi koperasi untuk mengambil peran lebih besar dalam aktivitas ekonomi nasional. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas kemitraan koperasi dengan berbagai sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jaringan ritel modern, sehingga koperasi dapat terlibat langsung dalam rantai pasok dan distribusi barang.
Tag: RUI, Perkoperasian, Diatribusi, Pertanian, Demer