Kabar Golkar

24 Ribu Penduduk Kota Bogor Belum Punya Nopen, Agun Gunandjar Dorong Pembenahan Sistem Data Kependudukan

Oleh · · Kabar Parlemen

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, (13/11). Foto: dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, (13/11). Foto: dpr.go.id

Bogor - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti persoalan pengelolaan administrasi kependudukan setelah menemukan adanya sekitar 24.000 warga Kota Bogor yang belum memiliki nomor penduduk (nopen). Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius mengingat data kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Agun saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/26). Ia mengaku tidak menyangka jumlah warga yang belum memiliki nomor penduduk mencapai angka tersebut.

“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkapnya kepada wartawan.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya warga yang kehilangan status sebagai penerima bantuan sosial lantaran tercatat memiliki kendaraan bermotor. Padahal, berdasarkan hasil verifikasi langsung di lapangan, warga bersangkutan masih memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan sosial.

Agun menilai berbagai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi kependudukan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, integrasi data melalui konsep Single Identity Number (SIN) sebenarnya telah lama diperjuangkan agar seluruh layanan publik menggunakan satu basis data kependudukan yang terintegrasi.

Ia turut menyinggung adanya peristiwa pemutusan penggunaan data atau cut off pada 2002. Setelah itu, data kembali dibuka dan didistribusikan ke pemerintah daerah. Riwayat tersebut, menurut Agun, perlu ditelusuri untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya persoalan dalam sistem pengelolaan maupun pemeliharaan data.

Sebagai langkah konkret, Agun mengusulkan agar Komisi II DPR RI melakukan peninjauan khusus, bahkan investigasi, terhadap pusat data kependudukan di Kalibata, Jakarta. Selain itu, keberadaan pusat pencadangan data yang sebelumnya disebut berada di Batam juga perlu diperiksa guna memastikan keandalan sistem penyimpanan dan pengelolaan data.

Tag: Nopen, Kependudukan, Bogor, AgunGunandjar