Firman Soebagyo Minta RUU Hak Cipta Beri Kepastian Hukum bagi Platform Digital

Menurutnya, perlu ditegaskan apakah hak cipta atas karya tersebut menjadi milik penjual, penyedia platform, atau justru tidak dapat diklaim oleh pihak mana pun.

Firman juga mempertanyakan aspek legalitas penggunaan berbagai karya, seperti buku, artikel, foto, dan lagu Indonesia, sebagai bahan pelatihan sistem AI tanpa persetujuan penciptanya. Ia menilai RUU Hak Cipta harus memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan tersebut, termasuk kemungkinan penerapan pengecualian berdasarkan prinsip fair use.

Persoalan lain yang turut disorot adalah kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui Copilot. Ia meminta penjelasan mengenai pihak yang berhak atas hasil karya tersebut serta tanggung jawab hukum apabila teknologi tersebut menghasilkan kode yang identik dengan karya milik orang lain.

Dalam pembahasan yang sama, Firman menyoroti peredaran barang palsu, produk tiruan atau KW, serta barang asli yang dipasarkan tanpa izin pemegang merek melalui praktik impor paralel. Ia menilai regulasi harus mampu memperjelas tanggung jawab setiap pihak dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual.

Ia juga mempertanyakan pihak yang berkewajiban membayarkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), apakah dibebankan kepada penjual atau penyedia platform yang memfasilitasi transaksi.

Terkait pembajakan perangkat lunak, Firman meminta adanya gambaran mengenai besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peredaran Windows dan Microsoft Office bajakan di Indonesia. Ia juga mempertanyakan perlunya pemberatan sanksi pidana agar penegakan hukum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku.

Dari sisi penegakan hukum, Firman menyoroti mekanisme pemblokiran situs yang menyediakan konten bajakan. Ia meminta kejelasan apakah tindakan pemblokiran harus didasarkan pada putusan pengadilan atau dapat dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan.

"Sekarang ini kan pemblokiran dilakukan dengan tiba-tiba. Tanpa proses hukum kan dianggap berbahaya," katanya.