Musa Rajekshah: Pengembang Tak Boleh Abaikan Kewajiban Bangun Rumah Murah bagi MBR

Lebih lanjut, Musa mengingatkan bahwa keterlibatan pengembang swasta menjadi faktor penting dalam merealisasikan program pembangunan tiga juta rumah yang merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Dukungan sektor swasta, terutama perusahaan pengembang perumahan, diperlukan agar target pembangunan tersebut dapat tercapai dan menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pengembang, Musa juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment. Pengembang yang menunjukkan komitmen dalam menyediakan rumah layak bagi MBR perlu mendapatkan apresiasi berupa insentif. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, pengembang yang tidak menjalankan kewajiban penyediaan hunian berimbang harus mendapatkan tindakan tegas melalui mekanisme penegakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Menutup keterangannya, Musa menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan hunian berimbang agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program penyediaan hunian layak tidak boleh hanya berjalan untuk lima atau sepuluh tahun, tetapi harus berkesinambungan. Kami di Komisi V akan terus mengawal agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan perumahan ini,” pungkas Musa.