Lamhot Sinaga Soroti Penyaluran KUR Sumsel Baru Rp7 Triliun, Hanya 2,5 Persen Nasional

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang disampaikannya, realisasi penyaluran KUR di daerah tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau setara 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.

Lamhot menilai capaian tersebut belum sebanding dengan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Sumatera Selatan. Provinsi ini memiliki berbagai sektor unggulan, mulai dari minyak dan gas bumi, pertambangan, industri, pertanian, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semestinya dapat berkembang dengan dukungan akses pembiayaan yang memadai.

“Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional,” kata Lamhot dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/26).

Menurutnya, rendahnya realisasi KUR perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga perbankan penyalur. Sebab, program tersebut merupakan instrumen penting pemerintah untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus menciptakan kesempatan kerja.

Ia mengingatkan, kekayaan sumber daya alam serta keberagaman sektor ekonomi Sumatera Selatan belum tentu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat apabila tidak didukung kemudahan akses modal dan program pemberdayaan usaha yang efektif.

Karena itu, Lamhot mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan KUR. Sejumlah aspek yang perlu ditelaah antara lain kemudahan prosedur pengajuan pembiayaan, kesiapan pelaku UMKM, efektivitas sosialisasi program, serta koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan instansi terkait.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program KUR tidak semestinya hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil disalurkan. Lebih dari itu, pembiayaan harus mampu mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat keberlangsungan usaha, dan meningkatkan skala bisnis masyarakat.