Bahas RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra Soroti Mekanisme In Rem

"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Soedeson meminta pemerintah memastikan seluruh materi dalam RUU Perampasan Aset tidak bertentangan dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku. Harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset memiliki dasar hukum serta prosedur yang jelas.

Ia kembali menekankan bahwa ketentuan yang sudah tersedia dalam KUHAP semestinya menjadi pertimbangan dalam merumuskan aturan baru. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat memperkuat instrumen penegakan hukum tanpa menciptakan kerumitan prosedural akibat pengaturan yang berulang.

"Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya dikenakan sita perdata. Karena itu, tidak perlu ada pengaturan tambahan yang justru berpotensi memperumit penerapannya," pungkas Soedeson.