Gde Sumarjaya Linggih Dorong Integrasi Program UMKM di 27 Kementerian/Lembaga

Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, meminta pemerintah menyatukan berbagai program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga (K/L).

Menurutnya, integrasi program diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara, serta memastikan bantuan pembiayaan dan pendampingan usaha dapat diterima pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan.

Gde menilai, pengembangan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan dukungan permodalan melalui berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Akses pembiayaan tersebut harus dibarengi dengan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan agar pelaku usaha memiliki kemampuan mengembangkan bisnis serta meningkatkan daya saing produknya.

Hal tersebut disampaikan Gde kepada wartawan seusai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka Penelaahan Skema Pendampingan Usaha pada Kebijakan Penurunan Suku Bunga UMKM, khususnya Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/26).

Ia berpandangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu mengambil peran strategis dalam menyelaraskan berbagai program tersebut. Dengan koordinasi terpusat, pelaksanaan pemberdayaan UMKM diharapkan tidak berjalan secara parsial maupun berulang kali menyasar kelompok usaha yang sama.

“Ini yang selama ini menyebar di 27 kementerian. Kita harus mulai jadikan satu, sehingga nantinya lebih tepat sasaran, efisien, dan juga makin luas cakupannya sehingga berdampak kepada kepentingan kita untuk memajukan UMKM,” jelas Demer, sapaan akrabnya.

Dalam penelaahan tersebut, sejumlah instansi dan lembaga turut dilibatkan, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian UMKM, serta Permodalan Nasional Madani (PNM).

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut dinilai penting mengingat kebijakan pemberdayaan UMKM selama ini dijalankan melalui beragam program dan kewenangan masing-masing instansi. Karena itu, diperlukan kesamaan arah kebijakan agar seluruh dukungan yang diberikan dapat saling melengkapi.

Gde berharap, penyatuan program tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku UMKM. Tidak hanya mempermudah akses terhadap pembiayaan, integrasi kebijakan juga diharapkan menjamin tersedianya pendampingan usaha secara konsisten, mulai dari peningkatan keterampilan pengelolaan bisnis hingga pengembangan kualitas produk.

Dengan demikian, program pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada penyaluran kredit atau bantuan modal, tetapi mampu mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, memperkuat daya saing produk lokal, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.