Bang Pur Desak Pemerintah Jamin Layanan Pendidikan bagi Siswa di Wilayah Rawan Bencana

Jakarta — Sebanyak 46 siswa SDN Jugosari 03 di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, setiap hari harus melintasi aliran Sungai Regoyo yang membawa material lahar dingin Gunung Semeru. Sepatu dijinjing, bebatuan besar dan pasir vulkanik diinjak, beberapa orang tua membopong anak-anak mereka agar tiba di sekolah dengan selamat.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi yang akrab disapa Bang Pur menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan persoalan pemenuhan hak konstitusional. “Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun,” tegasnya saat meninjau langsung jalur penyeberangan siswa di Dusun Sumberlangsep, Sabtu (7/11/26).

Menurut Bang Pur, kasus di Dusun Sumberlangsep mendesak lahirnya formulasi layanan pendidikan khusus di wilayah rawan bencana yang bersifat permanen, bukan respons ad-hoc setiap kali bencana datang. “Kasus ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tetapi sudah terjadi setiap tahun. Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang,” ujarnya.

PJJ Lumpuh saat Listrik dan Sinyal Mati

Kepala SDN Jugosari 03, Hotimah, mengungkap bahwa dari 96 siswa, hampir separuhnya—46 anak—berasal dari dusun yang masuk zona merah rawan bencana sejak erupsi besar Semeru 2021. Sekolah telah menyiapkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tetapi skema itu berulang kali gagal berjalan optimal karena pasokan listrik dan jaringan sinyal telekomunikasi mati total setiap kali banjir lahar melintas. “Banjir kemarin, anak-anak baru masuk tiga hari setelah banjir, diantar orang tuanya,” kata Hotimah.

Sekretaris Dindikbud Lumajang, Bekti Sawiji, membenarkan bahwa hambatan utama pembelajaran daring di area terdampak lahar adalah terputusnya aliran listrik.

“Jadi kami harus berkoordinasi dengan PLN. Teknologi itu bisa bekerja kalau ada listrik, kecuali ada genset. Tapi saya belum tahu warga di sini punya genset atau tidak,” ujarnya.