Ahmad Doli Kurnia Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Dorongan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menyebut partainya telah menerima berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat yang menginginkan adanya langkah politik melalui mekanisme tersebut.

Menurut Hasto, hak menyatakan pendapat dinilai sebagai opsi yang paling rasional untuk merespons perkembangan polemik terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Secara konstitusional, hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3 disebutkan bahwa DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Pengajuan hak menyatakan pendapat dapat diusulkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Selanjutnya, usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPR agar dapat ditetapkan sebagai keputusan resmi lembaga.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mulai memproses berbagai usulan terkait tindak lanjut putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran setelah masa reses berakhir.

Dasco menyebutkan, pembahasan resmi direncanakan mulai dilakukan pada Selasa (10/11), seiring dengan dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah reses.

Ia mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi mengenai persoalan tersebut. Masukan datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR yang berasal dari sejumlah fraksi.

Namun, selama masa reses, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal. Pembahasan melalui mekanisme resmi DPR baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang dibuka kembali.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.