Kabar Golkar

Firnando Ganinduto Dukung Danantara Batasi Penggunaan Patwal dan Ajudan Direksi BUMN

Oleh · · Kabar Parlemen

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam membenahi tata kelola dan budaya kerja badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu kebijakan yang dinilainya perlu diterapkan secara konsisten adalah pembatasan penggunaan pengawalan kendaraan (patwal) dan ajudan bagi jajaran direksi perusahaan pelat merah.

Firnando menilai penggunaan fasilitas pengawalan dan ajudan oleh direksi BUMN perlu dievaluasi karena tidak seharusnya menjadi bagian dari fasilitas jabatan yang digunakan tanpa kebutuhan jelas. Menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut bahkan semestinya telah diterapkan sejak lama, bukan baru dilakukan pada masa kepemimpinan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria.

“Semestinya larangan ini sudah dilakukan di BUMN dari dulu, bukan zaman Pak Dony (kepemimpinan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia ) saja. Untuk apa lagi direksi-direksi BUMN memakai ajudan? Itu tidak penting,” ujar Firnando kepada media, Rabu (28/10/26).

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, penggunaan patwal maupun ajudan oleh direksi BUMN perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang dihadapi. Ia menilai, aktivitas direksi pada umumnya berorientasi pada pengelolaan dan pengembangan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan prosedur serta peraturan yang berlaku.

“Kita kan di direksi BUMN enggak ada ancaman-ancaman. Kita melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak perlulah ajudan atau pengawalan seperti itu,”tegasnya.

Lebih lanjut, Firnando menekankan bahwa pembenahan tata kelola dan budaya kerja perusahaan pelat merah harus selaras dengan semangat efisiensi yang tengah didorong pemerintah. Menurutnya, setiap fasilitas dan pengeluaran perusahaan perlu dipastikan memiliki urgensi serta memberikan nilai tambah bagi operasional perusahaan.

Tag: Ajudan, Patwal, Direksi, BUMN, FirnandoGaninduto