Musa Rajekshah Dorong Penguatan Infrastruktur Air untuk Antisipasi Kekeringan

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah meningkatkan kesiapan infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi potensi pergeseran musim hujan dan ancaman kekeringan berkepanjangan. Sejumlah langkah antisipatif dinilai perlu segera diperkuat, mulai dari optimalisasi bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sumur bor, hingga penyiapan sistem distribusi air bersih bagi masyarakat.

Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, menilai upaya menghadapi ancaman kekeringan harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Pemerintah tidak seharusnya hanya bergerak ketika krisis air telah terjadi, tetapi perlu memastikan seluruh infrastruktur pendukung berfungsi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga produktivitas pertanian, dan menopang aktivitas ekonomi.

“Persoalan kekeringan ini tidak bisa kita anggap sepele. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi air sejak dini,” ujar Ijeck melalui rilisnya di Jakarta, Senin (26/10/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti persoalan distribusi air yang dapat menghambat pemanfaatan bendungan dan waduk. Menurutnya, keberadaan infrastruktur penampungan air harus didukung jaringan irigasi yang memadai agar pasokan air dapat menjangkau masyarakat dan lahan pertanian secara efektif.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kondisi jaringan irigasi, termasuk melalui pemeliharaan rutin dan evaluasi fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Langkah tersebut penting untuk memastikan investasi pembangunan sumber daya air memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai bendungannya tersedia, tetapi jaringan irigasinya tidak berfungsi dengan baik. Kita harus melihat apakah air benar-benar sampai kepada masyarakat dan petani yang membutuhkan. Pembangunan infrastruktur harus diikuti pemeliharaan dan evaluasi manfaatnya,” tegas Legislator Sumatera Utara I tersebut.