Hadapi Tekanan Pasar Saham, Eric Hermawan Desak Regulator Ambil Langkah Konkret

Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menilai peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki transparansi, tata kelola, dan kepastian hukum di sektor tersebut. Ia meminta pemerintah bersama regulator merespons kekhawatiran investor dengan kebijakan nyata, bukan hanya mengandalkan pernyataan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap kuat.

“MSCI sejatinya bukan pihak lawan, melainkan cermin atas pekerjaan rumah tata kelola pasar modal yang tertunda,” kata Eric melalui keterangan pers yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (19/10/26).

Menurut Eric, tekanan yang terjadi di pasar keuangan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan di sektor investasi. Jika berlangsung dalam waktu lama, gejolak nilai tukar dan kenaikan imbal hasil instrumen keuangan dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku maupun energi. Sementara itu, meningkatnya biaya pendanaan dapat mendorong kenaikan suku bunga kredit, menghambat ekspansi perusahaan, hingga menekan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Eric juga menyoroti proyeksi potensi arus keluar modal sebesar US$3 miliar hingga US$6 miliar apabila Indonesia benar-benar mengalami penurunan klasifikasi oleh MSCI. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan skenario penyesuaian alokasi dana indeks pasif, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian bahwa dana dalam jumlah tersebut akan langsung meninggalkan pasar Indonesia.

Untuk memperkuat kembali kepercayaan investor, Eric mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan keterbukaan informasi di pasar modal. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi mengenai pemilik manfaat akhir (beneficial ownership) agar struktur kepemilikan saham dapat diketahui secara lebih jelas.

Selain itu, ia menilai rencana peningkatan batas minimum saham publik (free float) menjadi 15 persen perlu disertai peta jalan yang terukur, realistis, dan terbuka. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi pelaku pasar sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pasar modal Indonesia.