Hetifah: Kepala Baru BNPB Harus Perkuat Kepercayaan dan Perlindungan Masyarakat

Selain memperkuat koordinasi dan dukungan operasional, Hetifah menekankan bahwa keselamatan serta kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil, memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Ia juga mendorong BNPB dan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat ketika bencana terjadi. Upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan perlu diperkuat agar risiko karhutla dapat ditekan dan kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Dari sisi pengawasan legislatif, Hetifah memastikan Komisi VIII DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja BNPB. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

Menurutnya, pengelolaan anggaran kebencanaan harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab agar setiap sumber daya yang tersedia benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran.

"Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah.

Hetifah berharap pergantian kepemimpinan BNPB dapat menjadi titik awal perbaikan menyeluruh, baik dalam tata kelola kelembagaan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Dengan integritas yang kuat, koordinasi yang efektif, dan pengawasan yang konsisten, BNPB diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.