Adde Rosi: Plagiarisme dan Perjokian Ancam Kredibilitas Perguruan Tinggi

Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menyoroti pentingnya penanganan serius terhadap praktik plagiarisme dan perjokian akademik di lingkungan pendidikan tinggi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencederai integritas dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Adde Rosi menekankan bahwa pencapaian gelar akademik seharusnya mencerminkan kompetensi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan proses pembelajaran yang dijalani seseorang. Karena itu, ia mengingatkan agar gelar pendidikan tidak diperlakukan sebagai barang dagangan yang bisa diperoleh melalui kecurangan.

“Pendidikan itu bukan sekadar proses memperoleh ijazah atau gelar akademik semata, melainkan proses membangun ilmu pengetahuan, karakter, dan kejujuran. Kita tidak boleh membiarkan gelar akademik ini menjadi komoditas yang dapat dibeli melalui praktik perjokian atau diperoleh melalui plagiarisme,” tegas Adde Rosi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/26).

Politisi dari Daerah Pemilihan Banten I tersebut menjelaskan, kecurangan akademik memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran terhadap ketentuan kampus. Praktik itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi sekaligus meragukan kualitas dan kompetensi lulusan yang dihasilkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adde Rosi mendorong penerapan tiga langkah utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara tegas serta proporsional. Ketiganya perlu berjalan beriringan dan diterapkan secara berkelanjutan agar nilai-nilai integritas menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Ia juga menilai bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah ketentuan hukum yang mengatur keabsahan gelar akademik dan ijazah, termasuk aturan mengenai pelanggaran integritas akademik. Oleh karena itu, pelaksanaan regulasi tersebut harus dioptimalkan melalui pengawasan yang efektif dan penegakan aturan yang konsisten.

Sejumlah regulasi yang menjadi landasan di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka pengaturan terkait keabsahan gelar dan ijazah serta penanganan pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiarisme dan kepengarangan tidak sah.