Menko Bahlil Buka Akses UMKM dan Koperasi Kelola Tambang Lewat Empat Kebijakan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan empat kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dan koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin., (12/10/26).

Keempat kebijakan tersebut mencakup pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada UMKM dan koperasi, legalisasi sumur minyak rakyat, kewajiban bagi pemegang IUP untuk melibatkan kontraktor lokal, serta pemberian persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Bahlil menjelaskan, kebijakan pemberian IUP kepada UMKM dan koperasi dilandasi keinginan untuk memperluas akses masyarakat di daerah penghasil tambang terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai, selama ini kepemilikan izin pertambangan di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku hingga Papua, masih didominasi pengusaha yang berasal dari Jakarta.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat setempat belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengelola potensi pertambangan di wilayahnya sendiri.

“Setelah saya cek aturan, semuanya tender. Kalau model kayak begini, sampai ayam tumbuh gigi pun orang daerah nggak akan pernah mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman di Jakarta,” ujar Bahlil.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Melalui regulasi tersebut, koperasi dan UMKM mendapatkan prioritas untuk memperoleh IUP tanpa melalui mekanisme tender.

Kebijakan kedua berkaitan dengan penataan dan legalisasi sumur minyak rakyat. Bahlil menyebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan pengelolaan sumur rakyat.