Misbakhun Dorong Program Bedah Rumah Prabowo untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak masyarakat Kota Pasuruan, Jawa Timur, untuk memanfaatkan program bantuan perumahan yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyediaan hunian layak merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun saat menggelar kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat dalam rangka masa reses DPR RI di Kota Pasuruan, Selasa (13/10/26). Kegiatan tersebut dihadiri warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dikenal sebagai program bedah rumah bagi masyarakat yang menempati hunian tidak layak.

“Saya mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menghadirkan program-program nyata untuk masyarakat. Bantuan perumahan seperti BSPS ini sangat penting karena masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi juga berhak tinggal di rumah yang layak dan sehat,” ujar Misbakhun.

Kegiatan serap aspirasi tersebut turut dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Dalam kesempatan itu, Misbakhun menegaskan bahwa program bantuan perumahan menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh tempat tinggal yang layak.

Ia menjelaskan, program BSPS juga memiliki peran penting dalam mendukung realisasi target pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan memenuhi standar kelayakan.

Misbakhun turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atas upayanya mendorong pelaksanaan program perumahan nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar agenda pembangunan perumahan dapat berjalan optimal.

Politikus Partai Golkar yang turut menjadi salah satu pemrakarsa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) itu menilai, penyediaan rumah layak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengentasan kemiskinan.