Misbakhun: Pertumbuhan PDB Naik, Mengapa Tax Ratio Tak Ikut Meningkat?

Misbakhun mengingatkan bahwa DPR RI telah memberikan dukungan melalui sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan memperluas basis perpajakan. Dukungan tersebut antara lain berupa pemberian akses terhadap data perbankan serta pertukaran informasi keuangan antarnegara melalui mekanisme Automatic Exchange of Informatio (AEOI).

Selain itu, penerapan sistem Coretax sebelumnya diharapkan dapat memperbaiki administrasi perpajakan sekaligus mendorong peningkatan rasio pajak. Karena itu, ia meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi sejauh mana berbagai instrumen tersebut telah memberikan hasil nyata terhadap penerimaan negara.

Menurut Misbakhun, evaluasi diperlukan agar pemerintah tidak terus mengandalkan pendekatan yang sama ketika hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan. Ia juga menilai pengalaman negara lain dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Sebagai contoh, Misbakhun menyinggung Vietnam yang disebut mampu membukukan pertumbuhan ekonomi hampir 10 persen meskipun menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kendati mengakui terdapat perbedaan kondisi antara Indonesia dan Vietnam, ia memandang pengalaman tersebut layak dipelajari untuk memperkaya evaluasi kebijakan perpajakan nasional.

Misbakhun menegaskan, DPR RI terbuka untuk mendukung perubahan regulasi apabila pemerintah menilai aturan yang berlaku menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa pembenahan kebijakan harus diawali dengan identifikasi persoalan secara tepat agar solusi yang diambil benar-benar menjawab akar permasalahan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui bahwa optimalisasi penerimaan negara masih dapat ditingkatkan. Ia berharap berbagai masukan dari Komisi XI DPR RI dapat menjadi bahan perbaikan bagi DJP dalam menghadapi tantangan penerimaan pajak.

Bimo juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, daya saing industri, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hingga akhir 2026, DJP memprioritaskan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan yang lebih tepat sasaran.

“Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” kata Bimo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah menjelaskan bahwa upaya memperluas basis pajak telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari wajib pajak yang sebelumnya belum terjangkau.

“Pajak baru bisa kita perluas yang sebelumnya tidak ada yang membayar, sekarang bisa membayar Rp1,8 triliun,” ujar Yunirwansyah.