Purnamasidi Desak Percepatan Revitalisasi Sekolah Rusak Berat di Pasuruan

Menurutnya, belum tuntasnya proses verifikasi berpotensi menghambat kedua sekolah tersebut untuk memperoleh bantuan revitalisasi pada 2027. Padahal, kondisi bangunan yang rusak berat membutuhkan penanganan segera demi menjamin keamanan kegiatan belajar mengajar.

“Yang satu sudah mau runtuh, yang satu sudah hancur. Kalau datanya saja belum verifikasi, belum tentu tahun depan bisa dapat revitalisasi,” katanya.

Karena itu, Purnamasidi meminta Kemendikdasmen mengevaluasi mekanisme penentuan prioritas penerima program revitalisasi sekolah. Ia menekankan bahwa tingkat kerusakan dan kelayakan bangunan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sekolah penerima bantuan.

Menurutnya, sekolah yang bangunannya sudah tidak layak digunakan dan berisiko terhadap keselamatan siswa harus memperoleh penanganan lebih dahulu. Dengan demikian, pelaksanaan program revitalisasi tidak semata-mata berorientasi pada pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi paling mendesak di lapangan.

“Jangan sampai kita menunggu ada korban dulu. Keselamatan anak didik harus jadi pertimbangan utama. Yang sudah tidak bisa dipakai, harus didahulukan,” tegasnya.

Komisi X DPR RI akan menjadikan temuan di Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah secara nasional. Evaluasi terutama diarahkan pada ketepatan proses verifikasi Dapodik, akurasi data kerusakan bangunan, serta efektivitas penentuan prioritas penerima bantuan.

Melalui evaluasi tersebut, diharapkan program revitalisasi Kemendikdasmen dapat menjangkau sekolah-sekolah yang paling membutuhkan penanganan segera. Perbaikan infrastruktur pendidikan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung kelancaran proses pembelajaran bagi seluruh peserta didik.