Nurdin Halid: Sinergi BUMN Penting untuk Menekan Biaya Logistik di Kepri

Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan kerja sama antar badan usaha milik negara (BUMN), khususnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), guna meningkatkan konektivitas antarpelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang, menekan biaya logistik, serta mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok antardaerah.

Nurdin menyampaikan hal itu saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/26). Menurutnya, kondisi geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur maupun penyediaan pelayanan sosial bagi masyarakat.

“Dengan kondisi geografis seperti itu, tentu biaya pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di daerah daratan,” ujar Nurdin saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, keterpaduan layanan pelabuhan dan pelayaran menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan logistik di wilayah kepulauan. Sinergi Pelindo dan Pelni diharapkan dapat memperlancar arus barang sekaligus menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan efektif.

“Tujuan kunjungan kerja kami adalah bagaimana sinergi BUMN, khususnya Pelindo dan Pelni, dapat menciptakan konektivitas antarpelabuhan sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang bisa mengurangi disparitas harga, khususnya harga sembilan bahan pokok,” jelas Nurdin.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan publik secara memadai. Ia menyebut kondisi geografis Kepri memerlukan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan karakteristik wilayah.