Umbu Kabunang Dorong Kejelasan Perlindungan Hukum bagi Profesi Kurator

Menurut Umbu, keterlibatan sejak awal juga dapat membantu BHP memahami duduk perkara secara utuh. Informasi mengenai kreditur, debitur, jumlah kewajiban, serta kondisi boedel pailit dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengelolaan perkara dapat berjalan secara efektif.

Dalam pembahasan yang sama, Umbu turut menyoroti persoalan *multibar*, yakni keberadaan lebih dari satu organisasi profesi kurator. Ia menilai kondisi tersebut perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik terhadap kurator yang melakukan pelanggaran.

Umbu juga menyinggung adanya usulan mengenai hak imunitas bagi organisasi atau profesi kurator dalam RUU tersebut. Menurutnya, konsep yang dimaksud perlu dipahami secara tepat agar perlindungan yang diberikan tidak dimaknai sebagai kekebalan hukum, melainkan sebagai perlindungan terhadap tindakan pidana yang dilakukan pihak lain dalam konteks pelaksanaan tugas profesi.

“Apakah ada pengaruh multibar tersebut terhadap penegakan kode etik bagi kurator-kurator yang bermasalah dengan kewenangannya? Karena dalam RUU ini juga organisasi kurator mengajukan hak imunitas. Imunitas kalau kekebalan hukum bukan, tapi minimal perlindungan hukum terhadap suatu upaya pidana yang dilakukan oleh pihak lain, kreditur atau debitur,” pungkas Umbu.