Taufan Pawe: RUU Daerah Kepulauan Harus Sesuai Karakteristik Wilayah

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe menilai karakteristik wilayah kepulauan memerlukan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi kondisi setiap daerah. Menurutnya, keberadaan RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjawab berbagai persoalan mulai dari pembagian kewenangan, dukungan fiskal, pengelolaan sumber daya alam hingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Taufan saat mengikuti kunjungan kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/10/26). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan daerah sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di wilayah kepulauan.

Berdasarkan pemaparan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, wilayah tersebut memiliki lebih dari 3.000 pulau dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan yang tidak seragam. Situasi tersebut, menurut Taufan, menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang tidak dapat disamaratakan dengan wilayah daratan.

“Kita ingin sekali mendapat informasi sekaligus mendalami terkait kebutuhan-kebutuhan di daerah-daerah, khususnya di Papua Barat Daya ini,” ujar Taufan usai mengikuti Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/10/26).

Dorong Konsep Lex Specialis

Taufan menjelaskan, kondisi geografis berupa jarak antarpulau dan keberagaman karakter wilayah memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Karena itu, regulasi mengenai daerah kepulauan dinilai perlu memiliki pendekatan tersendiri agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Salah satu gagasan yang tengah didalami Pansus adalah penerapan konsep *lex specialis*. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan pengaturan khusus bagi daerah kepulauan, termasuk dalam mengatur sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta koordinasi antarkementerian dan lembaga.