Usai Dedi Prasetyo Dilantik, Agun Gunanjar Minta BRAN Fokus Selesaikan Konflik Agraria

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo segera menyusun pemetaan serta skala prioritas penyelesaian konflik pertanahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Agun menyusul pelantikan Dedi Prasetyo sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara yang berlangsung pada Kamis (1/10/26).

Agun turut menyampaikan ucapan selamat kepada Dedi atas amanah baru yang diembannya. Ia berharap Dedi dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik dan memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan agraria yang masih dihadapi masyarakat.

“Selamat dan sukses, semoga amanah dalam menjalankan tugas jabatan baru,” kata Agun melalui rilis tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/10/26).

Menurut Agun, langkah awal yang perlu dilakukan BRAN adalah melakukan inventarisasi terhadap berbagai konflik pertanahan yang terjadi di lapangan. Pendataan tersebut penting untuk menentukan persoalan mana yang harus mendapatkan penanganan segera, terutama konflik yang menyangkut penguasaan tanah serta kepentingan rakyat.

“Segera menginventarisir dan menyusun skala prioritas penyelesaian konflik tanah yang berhubungan langsung dengan penguasaan atau kepentingan rakyat,” ujarnya.

Agun juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi BRAN dengan kementerian, lembaga, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, persoalan agraria memiliki kompleksitas yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral.

“Kedepankan semangat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau lembaga pemerintah lainnya dalam penyelesaian setiap masalah pertanahan yang ada maupun perencanaan peruntukan Reforma Agraria untuk rakyat,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ia menilai penguatan kolaborasi tersebut penting mengingat konflik agraria dapat bersinggungan dengan berbagai sektor. Persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan lahan, tetapi juga dapat beririsan dengan kawasan hutan, sumber daya perairan, aset negara, hingga aset yang dikelola BUMN dan BUMD.