Rencana Giant Sea Wall 575 Km, Puteri Komarudin Minta Rencana Induk Segera Disusun

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin meminta penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantai Utara Jawa (Pantura) segera dipercepat. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai pijakan dalam merancang pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang sekitar 575 kilometer, dari Banten hingga Jawa Timur.

Dorongan tersebut disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran BOPPJ Tahun 2027, Kamis (24/9/26). Menurutnya, keberadaan Rencana Induk dibutuhkan agar pembangunan GSW memiliki arah yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan berdasarkan tahapan serta skala prioritas.

“Kami melihat penyusunan Rencana Induk Perlindungan Pantai Utara Jawa menjadi key issue yang perlu terus didorong penyelesaiannya. Terlebih, ini penting untuk memberikan arah yang lebih terukur terhadap pembangunan GSW. Mulai dari tahapan, prioritas, hingga kebutuhan pembiayaannya,” ujar Puteri melalui rilis yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/9/26).

Besarnya skala pembangunan GSW juga menjadi perhatian Puteri. Sebelumnya, BOPPJ memperkirakan proyek tersebut membutuhkan investasi hingga 100 miliar dolar AS. Karena itu, ia menilai perencanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek tata ruang dan lingkungan yang harus diperhitungkan sejak tahap awal.

Puteri juga menekankan pentingnya mengintegrasikan penyusunan Rencana Induk dengan berbagai kajian lingkungan, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di sisi lain, perencanaan proyek juga harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mempertimbangkan karakteristik setiap daerah yang akan menjadi bagian dari jalur pembangunan GSW.

“Mengingat pembangunannya akan melintasi banyak daerah, termasuk daerah pemilihan saya di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Tentu perencanaannya perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi masing-masing wilayah. Karena itu, KLHS perlu menjadi bagian dari pertimbangan awal dalam penyusunan Rencana Induk, termasuk dalam menentukan segmen, lokasi, desain, dan tahapannya,” jelas Puteri.