Rizki Faisal: Implementasi UU Reforma Agraria Perlu Didukung Kesiapan Aparat

Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Reforma Agraria menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan pertanahan.

Menurut Rizki, pengesahan regulasi tersebut perlu diikuti dengan kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku. Hal itu penting agar aturan baru dapat diimplementasikan secara tepat, terutama dalam menangani konflik agraria yang memiliki kompleksitas berbeda di setiap wilayah.

“UU ini sudah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat. Sekarang bagaimana memastikan aparat penegak hukum di lapangan memahami dan siap menjalankannya secara tepat, termasuk ketika menghadapi konflik agraria yang kompleks,” kata Rizki dalam keterangan persnya, Sabtu (26/9/26).

Ia menjelaskan, persoalan agraria tidak memiliki pola yang seragam karena karakteristik setiap daerah berbeda. Persoalan tersebut dapat mencakup status dan batas lahan, kawasan hutan, hak masyarakat, perizinan hingga pengelolaan sumber daya, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah pelosok.

“Di lapangan, persoalannya tidak selalu sederhana. Karena itu dibutuhkan koordinasi dan pemahaman yang sama antara aparat penegak hukum dengan kementerian dan lembaga terkait. Ini bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar sejak awal, tetapi bagaimana setiap persoalan diperiksa berdasarkan hukum dan fakta yang ada,” ujarnya.

Rizki menekankan pentingnya memperkuat kapasitas aparat penegak hukum setelah UU Reforma Agraria diberlakukan. Menurutnya, aparat di lapangan perlu memastikan setiap konflik ditangani secara profesional dan objektif dengan mengacu pada fakta serta alat bukti yang tersedia.

Ia juga mendorong penguatan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian dan lembaga terkait. Menurut Rizki, koordinasi lintas sektor diperlukan agar implementasi UU Reforma Agraria tidak berjalan secara parsial dan penanganan persoalan dapat dilakukan berdasarkan data serta kewenangan yang jelas.