Ketua Pansus RUU Desain Industri Franciscus Sibarani Serahkan DIM: Dorong UMKM Dapat Kemudahan Pendaftaran hingga Akses Pembiayaan

Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri menyerahkan 485 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Perindustrian, Selasa, 22 September 2026, di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Jakarta. Penyerahan DIM menjadi salah satu tahapan pembahasan RUU untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah.

Dalam momen Penyerahan DIM tersebut Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Pansus RUU Desain Industri, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menekankan pentingnya kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh perlindungan atas karya desainnya.

Sibarani menekankan bahwa keberpihakan terhadap UMKM perlu diwujudkan sejak tahap awal, mulai dari sistem pendaftaran, fasilitasi biaya pendaftaran, hingga bantuan teknis dalam penyusunan dokumen. Menurutnya, kemudahan tersebut penting agar pelaku UMKM tidak menghadapi hambatan administratif ketika ingin mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual.

“Di dalam pembahasan kami juga terkait dengan keberpihakan undang-undang ini terhadap UMKM. Yang pertama adalah sistem pendaftarannya, kemudian fasilitasi biaya pendaftaran serta bantuan teknis penyusunan dokumen dan lain-lain,” kata Sibarani.

Selain kemudahan pendaftaran, Sibarani juga mendorong adanya dukungan bantuan hukum bagi UMKM yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. 

Sebagai mitra dari Kementerian Hukum, Sibarani melihat keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa dan organisasi bantuan hukum (OBH) dapat menjadi bagian dari ekosistem pendampingan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam mengajukan kekayaan intelektual, termasuk desain industri.

“Di dalam bayangan kami, kita punya program ada pos bantuan hukum desa, kemudian di struktur itu ada organisasi bantuan hukum. Kita berharap di dalam RUU ini ada pendampingan untuk UKM yang terkait dengan bagaimana mereka mengusulkan atau mengajukan kekayaan intelektual, salah satunya adalah desain industri,” ujarnya.

Menurut Sibarani, penguatan pelindungan desain juga perlu diikuti dengan upaya memperbesar nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tersebut. Karena itu, Pansus memberikan perhatian terhadap pengaturan mengenai jaminan fidusia yang tercantum dalam draf RUU Desain Industri.