Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Proses Pemilihan Rektor UIN Sunan Ampel

Jakarta — Komisi VIII DPR RI mendalami proses pemilihan hingga penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pendalaman tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti sekaligus mengklarifikasi sejumlah aspirasi dan catatan yang sebelumnya disampaikan kepada Komisi VIII terkait pengangkatan Rektor UIN Sunan Ampel.

Pembahasan mengenai persoalan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/26).

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menjelaskan, pendalaman dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan perwakilan UIN Sunan Ampel kepada Komisi VIII. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pengangkatan Muzakki sebagai Rektor UIN Sunan Ampel.

“Ini sendiri sebagai jawaban dari datangnya utusan dari UIN Sunan Ampel kemarin di Surabaya yang melaporkan tentang pengangkatan rektor UIN yang sekarang, yaitu Pak Muzakki. Dan beliau melaporkan dengan segala catatan-catatan yang disampaikan kemarin ke Komisi VIII. Dan hari ini kita ingin mengklarifikasi tentang usulan-usulan dan catatan-catatan yang disampaikan itu,” ujar Hasan saat diwawancarai wartawan.

Menurut Hasan, Komisi VIII perlu melihat secara menyeluruh setiap tahapan dalam proses pemilihan rektor. Pemeriksaan tersebut mencakup proses sejak tahap awal hingga rapat senat yang menghasilkan tiga nama calon rektor untuk memastikan seluruh prosedur telah berjalan sesuai ketentuan.

“Sebagian besar agar kita coba nanti bedah betul proses penunjukan daripada Rektor UIN Sunan Ampel ini. Kita cek mulai dari proses awalnya sampai kepada proses rapat senat terakhir, menentukan tiga besar,” katanya.

Selain menelusuri tahapan pemilihan, Komisi VIII juga akan mencermati Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjadi landasan dalam mekanisme pemilihan dan penetapan rektor. Hasan menilai hal tersebut penting karena rektor memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.