PP Pemasyarakatan Belum Tuntas, Dewi Asmara Dorong Kepastian Hukum

“Yang kita dorong bukan hanya percepatan regulasinya, tetapi bagaimana aturan tersebut nantinya benar-benar bisa memberikan kepastian, transparansi, dan perlakuan yang seragam di seluruh Indonesia,” kata Dewi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Dewi bersama jajaran Komisi XIII DPR RI turut berdialog dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Banten. Komisi XIII juga meninjau secara langsung kondisi serta pelaksanaan berbagai layanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang.

Komisi XIII DPR RI berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan regulasi turunan UU Pemasyarakatan. Dengan demikian, pemenuhan hak warga binaan, termasuk kesempatan untuk mengunjungi maupun dikunjungi keluarga sesuai ketentuan, dapat dilaksanakan secara jelas, terukur, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.