Agung Widyantoro Tekankan Akurasi Data Desil dalam Penetapan Bantuan Pendidikan

Jakarta — Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Statistik Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Kunjungan tersebut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro, bersama rombongan Kepala BPS RI, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kota Tegal, BPS Kabupaten Tegal, BPS Kabupaten Brebes, serta pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Akurasi Data Desil dalam Penetapan Sasaran Bantuan Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Data Statistik.” Pembahasan difokuskan pada pentingnya kualitas dan akurasi data dalam mendukung perumusan kebijakan publik, khususnya penetapan sasaran program bantuan pendidikan.

Ketua Komisi X DPR RI yang juga berasal dari Dapil Jawa Tengah IX Agung Widyantoro mengatakan data tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen administratif, tetapi harus menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan publik.

“Kami satu visi dengan BPS bahwa data ini bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan fondasi penting, utamanya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik, khususnya dalam konteks pendidikan. Kualitas data sangat menentukan siapa nantinya yang berhak memperoleh bantuan,” ujar Agung di Gedung DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (17/9/2026)

Menurut Agung, pemerintah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program. Karena itu, akurasi data yang berkaitan langsung dengan keadilan dalam pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Ia menilai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak hanya berkaitan dengan penguatan fungsi teknis BPS. Lebih dari itu, DTSEN menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data nasional yang kredibel, integratif, objektif, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inpres tersebut memang menempatkan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi.