Marketplace MBG Akan Diluncurkan, Andhika Satya Minta Pelaku Usaha Kecil Tak Terpinggirkan

Selain mekanisme verifikasi, Andhika mendorong adanya indikator yang dapat mengukur dampak marketplace terhadap perekonomian daerah. Salah satunya melalui penetapan kandungan lokal (*local content*) dan prioritas penyerapan komoditas dari wilayah terdekat selama ketersediaannya mencukupi. Menurutnya, pengawasan yang transparan diperlukan agar anggaran MBG tidak justru kembali mengalir keluar dari wilayah sentra produksi.

Andhika juga meminta fungsi pengawasan melibatkan pemerintah daerah melalui dinas terkait. “Pengawasan tidak boleh hanya terpusat di BGN. Dinas pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM di daerah harus diberi peran formal dalam proses verifikasi dan monitoring. Marketplace harus dilengkapi dashboard multi-level agar pemerintah daerah ikut memiliki dan mengawasi,” tegas Andhika.

Sebagai legislator yang membidangi urusan perindustrian dan UMKM, Andhika mendesak BGN segera menerbitkan Peraturan BGN maupun petunjuk teknis sebelum marketplace resmi dijalankan. Aturan tersebut, menurutnya, perlu mengatur persyaratan verifikasi yang dapat diakses pelaku usaha kecil, persentase penyerapan produk lokal, keterlibatan dinas teknis daerah, serta mekanisme sanggah atau banding bagi pelaku usaha yang belum lolos verifikasi.

"Komisi VII akan terus mengawasi. Marketplace MBG harus menjadi bukti nyata bahwa program prioritas nasional ini tidak hanya memberi makan bergizi kepada anak-anak Indonesia, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat di desa dan daerah, khususnya khususnya petani kecil, peternak, dan pelaku UMKM lainnya,” ujar dia.