ATALIA PRARATYA SOROTI RIBUAN MAHASISWA TIDAK BISA DAFTAR ULANG KARENA TIDAK LOLOS DESIL: PEMERINTAH HARUS ROMBAK TOTAL SISTEM VERIFIKASI KIP KULIAH

Sebagai bagian dari Komisi VIII yang bermitra langsung dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, Atalia menekankan bahwa dampak karut-marut desil ini terasa berlipat ganda di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (PTKA) yang berada di bawah Kemenag — meliputi kampus Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Ma'had Aly di lingkungan pesantren.

"Kuota KIP Kuliah untuk PTKA di bawah Kemenag jauh lebih kecil dibanding Kemendikti atau kementerian teknis lainnya, sementara mahasiswanya sama-sama berjuang dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ditambah lagi masih banyak Ma'had Aly yang bahkan belum terdaftar sebagai penyelenggara KIP Kuliah. Ini bukan cuma soal desil yang salah, tapi juga soal keadilan akses dari hulu," kata Atalia.

Ia juga menyinggung lambatnya perbaikan tata kelola data di lingkungan Kemenag, yang menurutnya harus menjadi prioritas mendesak agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.

Atalia turut mengingatkan pernyataan resmi pemerintah bahwa perubahan status desil warga tidak selalu disebabkan oleh perubahan penghasilan keluarga, melainkan oleh proses pemutakhiran DTSEN yang dilakukan secara berkala. 

Bagi Atalia, hal ini justru memperkuat argumen bahwa sistem yang ada belum siap dijadikan satu-satunya penentu nasib pendidikan seseorang.

"Kalau perubahan desil bisa terjadi bukan karena keluarganya tiba-tiba jadi kaya, tapi karena metode datanya yang berubah, maka jelas ada yang salah secara mendasar. Negara tidak boleh membiarkan nasib pendidikan rakyatnya digantungkan pada sistem yang masih rapuh seperti ini," tegasnya.

Sebagai wujud tanggung jawab pengawasan Komisi VIII, Atalia mendorong sejumlah langkah konkret kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi berlapis, bukan verifikasi tunggal.  Desil DTSEN tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kelayakan bansos maupun KIP Kuliah. Perlu dibuka ruang pembuktian alternatif — seperti Surat Keterangan Tidak Mampu, bukti penghasilan orang tua di bawah upah minimum, dan verifikasi lapangan oleh satuan pendidikan — sebagai jalur yang setara, bukan sekadar pelengkap darurat.