Alfons Manibui Tegaskan DBH Harus Tepat Waktu dan Tidak Merugikan Daerah Penghasil SDA

Untuk itu, Alfons mendorong pemerintah membangun sistem informasi DBH yang terintegrasi dan dapat diakses pemerintah daerah. Sistem tersebut perlu memuat data produksi dan lifting, dasar-dasar penghitungan, pagu, koreksi alokasi, jadwal penyaluran, serta realisasi transfer secara berkala. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme rekonsiliasi dan penyelesaian apabila ditemukan perbedaan data antara pusat dan daerah.

Alfons menambahkan, ketepatan penyaluran harus diikuti dengan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. DBH perlu diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Pemanfaatannya juga harus memperhatikan dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita mendukung arahan Menteri Bahlil dan visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan pembangunan nasional, tetapi daerah penghasil dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah produksi juga harus merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu.