Aprozi Alam Soroti Erupsi Anak Krakatau, Basarnas Diminta Siapkan Personel dan Armada

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Haji Aprozi Alam meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), khususnya Kantor SAR Provinsi Lampung dan Banten, meningkatkan kesiapsiagaan menyusul kembali terjadinya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda.

Menurut Aprozi, langkah antisipasi perlu segera dilakukan secara maksimal untuk mengurangi potensi risiko terhadap keselamatan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah pesisir. Kesiapsiagaan juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap aktivitas transportasi dan penyeberangan antarpulau di kawasan Selat Sunda.

“Aktivitas erupsi Anak Krakatau yang baru saja terjadi perlu diantisipasi secara cepat dan terukur. Kami meminta Basarnas, baik di wilayah Lampung maupun Banten, segera menyiagakan personel, sarana, serta prasarana penyelamatan,” ujar Aprozi Alam dalam keterangannya Sabtu malam, (5/9/26).

Politisi asal daerah pemilihan Lampung tersebut menilai aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memberikan dampak terhadap sejumlah wilayah di sekitarnya. Kawasan pesisir Lampung Selatan dan Banten, serta jalur pelayaran Merak–Bakauheni, menjadi area yang perlu mendapatkan pengawasan khusus.

Aprozi menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik tersebut. Basarnas, menurutnya, perlu memperkuat sinergi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta PT ASDP Indonesia Ferry.

Selain koordinasi, ia meminta pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi terdampak terus ditingkatkan. Kesiapan armada dan personel pertolongan juga harus dipastikan agar dapat segera dikerahkan apabila kondisi di lapangan mengalami perubahan.

Aprozi juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi secara berkala kepada nelayan dan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Masyarakat diminta mematuhi batas radius bahaya yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang berpotensi membahayakan keselamatan.