Serap Aspirasi ADKASI, Puteri Komarudin: Kebijakan TKD Harus Perhatikan Kontribusi Daerah Penghasil SDA

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum ADKASI Siswanto turut menyampaikan usulan agar pemerintah meningkatkan alokasi TKD dalam RAPBN 2027. Ia secara khusus meminta perhatian lebih terhadap daerah yang menghasilkan minyak dan gas, hasil perkebunan, serta sumber daya kelautan.

Menurut Siswanto, peningkatan DBH dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ia juga menyoroti semakin besarnya pengurangan yang dirasakan sejumlah daerah penghasil SDA.

“Kami usul, agar dana TKD itu ditambah khususnya terutama adalah daerah-daerah penghasil minyak dan gas, perkebunan, kelautan. Jadi DBH-nya itu menurut kami harus diutamakan. Apalagi, pengurangannya makin banyak, jadi daerah yang punya migas, tambang, itu pengurangannya lebih tinggi,” ujar Siswanto.

Merespons aspirasi tersebut, Puteri menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu memastikan daerah penghasil memperoleh hak fiskalnya secara proporsional. Menurutnya, pembagian DBH harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Pemerintah pusat perlu memastikan hak-hak daerah penghasil tetap diberikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut memastikan aspirasi mengenai penguatan DBH akan terus menjadi bagian dari perhatian dalam pembahasan TKD pada RAPBN 2027. Ia menilai kondisi daerah penghasil perlu dilihat secara objektif agar kebijakan fiskal tidak mengabaikan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.

“Kita perlu kembali melihat kondisi daerah penghasil secara lebih objektif dan memastikan kebijakan TKD, khususnya DBH, benar-benar memberikan rasa keadilan bagi daerah yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara dari SDA,” tutup Puteri.