Agung Widyantoro: Bencana Tak Boleh Hentikan Hak Anak Mendapat Pendidikan

Berdasarkan keterangan kepala sekolah yang ditemui dalam kunjungan tersebut, proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan meskipun sekolah sedang dalam tahap renovasi. Peserta didik yang belum dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah tetap diberikan tugas untuk dikerjakan dari rumah.

Agung menilai pola tersebut menjadi gambaran bahwa mekanisme pembelajaran dalam situasi darurat perlu dipersiapkan secara sistematis. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak baru mencari solusi setelah bencana terjadi, melainkan telah memiliki skenario untuk menjaga keberlanjutan pendidikan.

Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI sebelumnya telah mendorong penguatan layanan pendidikan dalam kondisi bencana. Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain memberikan fleksibilitas terhadap kalender akademik dan asesmen, menyediakan dukungan psikososial bagi peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan, dan memperkuat regulasi mengenai keberlanjutan layanan pendidikan.

Selain itu, Komisi X juga mendorong penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Penguatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas, pemetaan potensi risiko, serta dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Agung turut mengingatkan bahwa dampak bencana terhadap sektor pendidikan tidak sebatas kerusakan infrastruktur. Kondisi psikologis anak dan guru juga harus menjadi perhatian karena pengalaman menghadapi bencana dapat meninggalkan trauma dalam jangka panjang.

“Bencana ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi mengganggu kehidupan anak-anak, bahkan trauma berkepanjangan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Agung berharap Pemerintah Kota Padang beserta seluruh jajaran terkait dapat meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar pemulihan pendidikan pascabencana dapat dilakukan secara menyeluruh sekaligus memastikan sistem pendidikan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.