Pastikan Tepat Sasaran, Ali Mufthi Tegaskan Anggaran P3-TGAI untuk Masyarakat

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., menegaskan pentingnya pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya petani.

Hal tersebut disampaikan Ali Mufthi ketika meninjau proses penyelesaian pembangunan P3-TGAI di wilayah Desa Gondowido-Talun yang dikerjakan melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air (HIPPA), Rabu (3/9/26).

Dalam kunjungan tersebut, Ali Mufthi juga memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang mengenai dugaan adanya fee atau keuntungan pribadi dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama tim tidak menerima maupun mengambil bagian dari anggaran yang telah disalurkan kepada desa.

“Ada pertanyaan, Pak Ali nopo angsal duet saking P3-TGAI, ada sebagian yang tanya fee. Niku sedoyo kagem masyarakat. Saya dan tim tidak boleh ambil sepersen pun uang dari yang sudah masuk ke desa,” tegas Ali Mufthi.

Menurutnya, anggaran program yang telah diterima desa harus sepenuhnya digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dalam pengelolaan dana dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dorong Partisipasi Warga

Ali Mufthi menekankan bahwa keberhasilan P3-TGAI tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan jaringan irigasi secara fisik. Program tersebut, kata dia, juga harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengerjaan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi.

“Ini infrastruktur berbasis masyarakat. P3-TGAI supaya para petani semakin baik. Misinya agar masyarakat dapat pekerjaan dari P3-TGAI dan PISEW,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat tidak sepenuhnya dialihkan kepada pihak luar. Keterlibatan warga sekitar, menurutnya, akan membuat manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas, terutama melalui kesempatan kerja bagi masyarakat desa.

“Kami haramkan pekerjaan itu diborongkan. Masyarakat bekerja dapat ongkos untuk keluarga,” katanya.