Bambang Patijaya: Percepatan EBT Harus Sejalan dengan Penguatan Ekosistem Industri Nasional

Jakarta, 3 September 2026 – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Patijaya menilai percepatan energi baru dan terbarukan (EBT) perlu ditempatkan sebagai strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi, mengendalikan beban subsidi, serta membangun industri teknologi energi di dalam negeri.

“Kita mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat kemandirian energi nasional. Pengembangan EBT bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga kesehatan fiskal negara,” kata Bambang.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi perhitungan Kementerian ESDM bahwa beban subsidi dan kompensasi energi pada 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp300 triliun apabila ketersediaan pasokan di Indonesia tidak diantisipasi dan pemanfaatan EBT tidak dipercepat. Menurut Bambang, proyeksi tersebut harus menjadi dasar untuk mempercepat diversifikasi energi secara terukur.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW atau sekitar 61 persen berasal dari EBT. Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo diperkirakan menghasilkan daya rata-rata efektif sekitar 18–20 GW dengan asumsi faktor kapasitas 18–20 persen. Secara ilustratif, apabila tambahan pasokan tersebut diperhitungkan dalam struktur perencanaan baru, porsi EBT berpotensi meningkat menjadi sekitar 69–70 persen.

“Dengan hadirnya Program PLTS 100 GWp, tentu RUPTL mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu bukan hanya mengubah angka kapasitas, tetapi juga mencakup komposisi pembangkit, tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan transmisi, kapasitas baterai, cadangan daya, serta kemampuan sistem menyerap tambahan pasokan tenaga surya,” ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Kapoksi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI.

Bambang menegaskan bahwa pengembangan EBT tidak boleh hanya mengejar besarnya kapasitas terpasang. Setiap proyek harus didukung kajian teknis dan keekonomian yang menyeluruh, termasuk biaya jaringan, penyimpanan energi, penyeimbang sistem, serta dampaknya terhadap biaya pokok penyediaan listrik. Dengan demikian, peningkatan EBT benar-benar dapat memperkuat keandalan pasokan dan menekan beban subsidi energi secara berkelanjutan.