Hamka B. Kady Soroti Pentingnya Aksesibilitas dalam Pembangunan Hunian MBR

Hamka menjelaskan, penyediaan hunian bagi MBR merupakan salah satu program prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 9 juta penduduk Indonesia belum memiliki tempat tinggal. Sebagian di antaranya telah berkeluarga, tetapi belum mempunyai rumah sendiri. Sementara itu, jumlah rumah yang masuk kategori tidak layak huni di Indonesia disebut mencapai sekitar 18 juta unit.

"Berarti ada sekitar 26 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak bahkan belum memiliki sama sekali. Oleh karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini patut diapresiasi dengan sangat tinggi. Perhatian pemerintah kini sudah mengarah secara serius untuk menyelesaikan persoalan perumahan tersebut," tuturnya.

Menurut Hamka, kunjungan langsung Komisi V DPR RI ke lapangan dilakukan untuk memastikan program pembangunan hunian berbasis TOD bagi MBR dapat berjalan sesuai sasaran.

Selain itu, Komisi V juga memberikan perhatian terhadap proses verifikasi pembiayaan oleh perbankan. Hal tersebut mencakup analisis pendapatan calon pemohon yang disesuaikan dengan jenis dan kelas hunian yang dipilih, sehingga besaran cicilan bulanan tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Syarat kreditnya akan dimudahkan dan diukur dari batas pendapatannya. Ada skema cicilan ringan yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan rumah, sisanya dibantu bank. Saya kira persoalan pendanaan tidak ada masalah jika pembayarannya disesuaikan dengan gaji," urainya.

Terkait penanganan rumah tidak layak huni, Hamka menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program Bedah Rumah. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas tempat tinggal agar memenuhi standar hunian yang layak.

"Kalau untuk rumah yang tidak layak huni di daerah-daerah, pemerintah sudah memiliki program yang namanya Bedah Rumah. Melalui program itu, masyarakat dapat memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per satu unit rumah untuk diperbaiki," jelasnya.

Hamka menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan berbagai kebijakan strategis di sektor perumahan. Ia berharap kerja sama antara pemerintah, pengembang, dan sektor perbankan dapat semakin diperkuat, khususnya dalam menghadirkan skema pembiayaan yang mampu meringankan beban masyarakat.

Dengan kolaborasi tersebut, ia berharap kebutuhan dan hak dasar masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat semakin terpenuhi secara menyeluruh.