Ranny Fahd Arafiq: Sah, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Usul Inisiatif Komisi IX Ditetapkan Jadi RUU Usul DPR RI

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar mendorong penguatan program skilling, reskilling, dan upskilling yang terhubung antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri. Program tersebut juga perlu secara khusus memberikan ruang bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memperoleh pelatihan ulang dan kesempatan penempatan kembali.

“Ketika pekerja terkena PHK, perlindungan tidak boleh hanya sebatas pesangon.  Namun juga harus ada pendampingan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan kembali ke dunia kerja. Pelatihan ulang dan penempatan kembali harus menjadi bagian dari sistem perlindungan ketenagakerjaan,” ujar Ranny.

Di sisi lain, terkait investasi, Fraksi Partai Golkar menilai perlindungan pekerja dan kepastian berusaha harus ditempatkan secara seimbang. Dunia usaha membutuhkan regulasi yang jelas dan adaptif, sedangkan pekerja membutuhkan kepastian bahwa hak-haknya terlindungi.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar RUU  tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan melalui aturan pelaksanaan yang jelas, adaptif, dan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Dunia usaha membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sementara pekerja membutuhkan kepastian bahwa setiap keputusan yang menyangkut hak dan masa depan mereka memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Investasi tetap harus kita dorong karena investasi membuka lapangan kerja. Tetapi jangan sampai kepastian investasi dibangun dengan mengorbankan kepastian hak pekerja. Bagi kami, keduanya harus berjalan bersama,” tegas Ranny.

Fraksi Partai Golkar juga mendorong penerapan sanksi administratif yang berjenjang, mulai dari pembinaan, teguran, hingga sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Pendekatan tersebut dinilai penting agar penegakan aturan tetap memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kepatuhan dunia usaha.

Dengan ditetapkannya RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai RUU Usul DPR RI, Ranny mengatakan Fraksi Partai Golkar siap mengawal proses pembahasan agar substansi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pekerja dan perkembangan dunia usaha.

“Posisi Fraksi Partai Golkar jelas, kita ingin RUU ini memberikan perlindungan yang nyata kepada pekerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sekaligus menjaga dunia usaha tetap tumbuh. Perlindungan pekerja dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipertentangkan, karena keduanya harus menjadi bagian dari tujuan yang sama,” pungkas Ranny.