Status 172 Ribu Guru Non-ASN Jadi Sorotan, Nur Purnamasidi Siap Mengawal

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepastian status kepegawaian bagi para guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyelesaian persoalan tenaga pendidik tidak berhenti pada kebijakan transisi yang sifatnya hanya sementara.

Komitmen itu disampaikan Nur setelah menerima aspirasi dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri Indonesia (FAGRI) di Senayan Park, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, persoalan yang disampaikan para guru non-ASN bukan semata berkaitan dengan urusan administrasi atau status kepegawaian. Lebih dari itu, masalah tersebut menyangkut kepastian kehidupan para tenaga pendidik, masa depan keluarga, serta keberlangsungan layanan pendidikan nasional.

“Masukan yang disampaikan teman-teman guru non-ASN ini sangat serius. Mereka bukan hanya sedang bicara tentang status kepegawaian, tetapi tentang kepastian hidup, masa depan keluarga, dan keberlanjutan pengabdian mereka sebagai pendidik," ujar Nur dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Soroti Kebijakan yang Masih Bersifat Transisi

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut turut menyoroti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang saat ini menjadi dasar bagi guru non-ASN untuk tetap menjalankan tugas mengajar.

Nur mengakui kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan kepastian sementara dan mencegah terjadinya kekosongan tenaga pendidik. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum dapat menjadi solusi permanen terhadap persoalan status guru non-ASN.

"SE Nomor 7 ini penting karena memberikan kepastian sementara dan menjaga agar tidak terjadi kekosongan guru. Tetapi, kita juga harus jujur bahwa ini bukan garis akhir. Jangan sampai guru-guru ini kembali menghadapi ketidakpastian ketika masa penugasan berakhir," tegasnya.

Dorong Prioritas bagi 172 Ribu Guru Non-ASN

Berdasarkan data pendidikan dengan cut-off tahun 2024, tercatat sebanyak 172.323 guru non-ASN masih membutuhkan kepastian mengenai status kepegawaian mereka.