Misbakhun: Pemerintah Perbaiki DTSEN untuk Pastikan Subsidi dan Bansos Tepat Sasaran

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya tersebut mencakup pengukuran ulang sejumlah parameter yang digunakan untuk menggambarkan dan menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data, termasuk data desil yang selama ini menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.

"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Menurut Misbakhun, pembenahan dan penyempurnaan data menjadi langkah penting agar berbagai kebijakan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan program subsidi, perlindungan sosial, serta bantuan sosial (bansos).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah melakukan pendataan melalui sensus ekonomi secara lebih terperinci. Proses tersebut, kata Misbakhun, turut mencakup kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB).

"Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," katanya.

Misbakhun menuturkan, data desil menjadi perhatian serius karena selama ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima program perlindungan sosial.

Oleh karena itu, akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran negara yang telah dialokasikan bagi berbagai program tersebut dapat digunakan secara efektif dan tidak salah sasaran.

"Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," ujarnya.