Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status 172 Ribu Guru Non-ASN

Berdasarkan data pendidikan dengan cut-off tahun 2024, terdapat sekitar 172.323 guru non-ASN. Menurut Nur, kelompok tersebut patut memperoleh perhatian dan prioritas karena telah memiliki pengalaman mengajar. Sebagian di antaranya juga telah mempunyai sertifikat pendidik dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Yang 172 ribu ini harus mendapat prioritas. Mereka sudah punya pengalaman, sudah punya sertifikat pendidik, sudah punya NUPTK. Secara kepegawaian dan kompetensi, mereka sudah punya semuanya. Tinggal dibangun sistem rekrutmennya,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar masa pengabdian menjadi salah satu unsur pertimbangan dalam kebijakan afirmasi bagi guru non-ASN. Salah satu opsi yang dapat didorong, menurutnya, adalah melalui perluasan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil sekolah serta kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau memang kebutuhan gurunya ada, sekolahnya membutuhkan, orangnya memenuhi persyaratan, dan pengabdiannya sudah panjang, maka harus ada afirmasi yang jelas. Jangan sampai kita terus-menerus merekrut tanpa menyelesaikan persoalan guru yang sudah ada,” katanya.

Nur menegaskan Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya, khususnya dalam pengawasan kebijakan pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, serta pelaksanaan kebijakan terkait di lapangan.

“Kita tidak ingin persoalan ini hanya berhenti di ruang audiensi. Aspirasi sudah disampaikan kepada pimpinan DPR, dan kami di Komisi X akan mengawal dari sisi teknis kebijakan pendidikan. Apa yang menjadi kewenangan Komisi X akan kami tindak lanjuti,” tegas Nur.

Menurutnya, penyelesaian status guru non-ASN tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan proses pendidikan. Ketidakpastian yang dialami tenaga pendidik berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap sekolah dan peserta didik.

“Kalau guru tidak mendapatkan kepastian, yang terdampak bukan hanya gurunya. Sekolah dan anak-anak didik juga ikut terdampak. Karena itu, penyelesaian persoalan guru honorer harus kita tempatkan sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan,” pungkas Politisi asal Dapil Jawa Timur IV itu.