Cegah Tumpang Tindih Kewenangan, Komisi I Revisi Definisi Konten Digital

Abraham menambahkan, cakupan definisi tersebut juga meliputi konten yang dihasilkan pengguna atau user generated content (UGC). Dengan demikian, materi yang dibuat dan diunggah oleh pengguna ke sebuah platform digital tetap termasuk dalam kategori konten digital.

“Pengguna dalam hal ini UGC, User Generated Content, artinya kalau dalam hal ini (misalnya) Instagram, user-nya pun apabila meng-*upload* itu juga termasuk konten digital,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa definisi dan ketentuan umum memiliki posisi penting dalam pembentukan sebuah undang-undang. Menurutnya, rumusan definisi akan menjadi dasar bagi pembahasan berbagai ketentuan dalam pasal-pasal selanjutnya.

“Definisi atau ketentuan umum itu jantungnya undang-undang,” ujar Bob.

Ia mengatakan usulan yang disampaikan Komisi I DPR RI akan menjadi bahan pembahasan dan pertimbangan dalam rapat Panja berikutnya. Bob juga meminta Tenaga Ahli untuk kembali menyusun rumusan definisi berdasarkan berbagai masukan yang telah disampaikan.

“Usulan ini akan menjadi pertimbangan kita bersama-sama di rapat yang nanti akan kita atur, baik itu bisa hari ini, bisa juga di rapat mendatang,” ungkapnya.

Bob menambahkan, pembahasan lanjutan akan tetap memperhatikan keselarasan antara definisi dan ketentuan umum dengan substansi pasal-pasal RUU Penyiaran yang telah dibahas sebelumnya. Dengan perumusan yang tepat, pengaturan konten digital diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.