Dewi Asmara: Kurator Perlu Perlindungan Hukum, Bukan Kekebalan Hukum

Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada kurator dalam menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik, tanpa menjadikan perlindungan tersebut sebagai bentuk kekebalan hukum.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/26). Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengatakan masukan dan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam merumuskan batas perlindungan hukum bagi profesi kurator.

“Informasi empiris langsung dari lapangan ini sangat penting untuk membantu kami merumuskan batas perlindungan hukum yang tepat. Kita ingin perlindungan profesi ini tidak disalahartikan menjadi impunitas, namun di sisi lain juga tidak membuat kurator rentan dikriminalisasi ketika mereka menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik,” ujar Dewi kepada wartawan.

Menurut Dewi, dalam menjalankan tugasnya, kurator kerap menghadapi berbagai persoalan dan risiko. Mulai dari hambatan dalam memperoleh akses terhadap aset dan dokumen, proses verifikasi tagihan, intimidasi, ancaman fisik, hingga kemungkinan menghadapi gugatan perdata dan laporan pidana dari pihak-pihak tertentu.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya pengaturan yang memberikan kepastian mengenai batas kewenangan sekaligus perlindungan hukum yang jelas bagi kurator dan pengurus dalam melaksanakan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa perlindungan terhadap profesi kurator tidak boleh diartikan sebagai pemberian kekebalan dari proses hukum. Regulasi yang disusun, menurutnya, harus tetap menjaga keseimbangan antara kepastian bagi profesi kurator dengan perlindungan terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam proses kepailitan.