dr. Maharani Dorong Antisipasi Lonjakan ISPA akibat Kabut Asap Karhutla

Berdasarkan catatan BMKG, konsentrasi partikulat PM2,5 di Pekanbaru mencapai 170 mikrogram per meter kubik pada sore hari. Kondisi kabut asap juga menyebabkan jarak pandang menurun hingga sekitar 2,5 kilometer.

Sebagai langkah untuk melindungi peserta didik dari paparan udara yang memburuk, Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Senin (24/8/26). Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga menyiapkan bantuan sebanyak 18 ribu masker untuk Kabupaten Pelalawan yang menjadi salah satu daerah terdampak karhutla.

Maharani menekankan bahwa kelompok rentan harus menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap.

"Untuk Riau, perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan riwayat asma atau penyakit paru perlu mendapat perhatian. Informasi kualitas udara, penggunaan masker, dan akses pelayanan kesehatan harus benar-benar sampai kepada masyarakat," kata dr. Maharani.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kasus ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya yang berpotensi muncul akibat paparan asap. Menurutnya, informasi mengenai kondisi kualitas udara harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan.

Selain kesiapan layanan kesehatan, edukasi kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat. Warga diimbau menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan kesehatan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, atau iritasi mata yang berat.

"Jangan menunggu lonjakan pasien. Pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan harus dilakukan sejak sekarang. Respons kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya pengendalian karhutla," tegasnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Maharani menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kesehatan akibat karhutla. Ia berharap langkah yang terpadu dapat menekan risiko gangguan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat di wilayah terdampak tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.