Franciscus Sibarani Tegaskan Penyelesaian Konflik Lahan Dayak Kualan Harus Menyeluruh dan Berkeadilan

Dalam kesempatan itu, Sibarani juga kembali menyinggung rekomendasi Komisi XIII DPR RI yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2026. Salah satu rekomendasi tersebut adalah mendorong Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mengambil peran sebagai *leading sector* dalam mengoordinasikan berbagai lembaga terkait untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Menurutnya, langkah yang telah dilakukan Kementerian HAM dalam proses penyelesaian konflik tersebut berada pada arah yang tepat.

"Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian HAM dalam konteks ini sudah sangat tepat, terutama di dalam mencari titik temu," ungkap Sibarani.

Ia juga mengapresiasi proses mediasi yang berlangsung cukup panjang dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pemajuan HAM hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain mendorong penyelesaian konflik melalui koordinasi lintas lembaga, Komisi XIII DPR RI juga merekomendasikan aparat penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Dayak Kualan serta menjamin pemenuhan hak-hak mereka selama proses hukum masih berlangsung.

Sibarani menilai terbukanya ruang dialog menjadi modal penting dalam menyelesaikan konflik yang sempat memanas tersebut. Ia mengapresiasi adanya itikad baik dari masyarakat adat maupun pihak perusahaan untuk mencari jalan keluar melalui musyawarah.

Kesepakatan yang tercapai juga mendapatkan dukungan dari unsur pemerintah daerah dan aparat setempat, termasuk Bupati dan Kapolres Ketapang.

Meski demikian, Sibarani menegaskan Komisi XIII DPR RI akan tetap mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut. Pengawasan akan dilakukan terhadap perkembangan penanganan yang dilakukan Kementerian HAM maupun seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kami dari Komisi XIII tentu akan terus melakukan monitoring dan pengawasan. Apabila tidak ada kemajuan yang nyata, kami tidak segan-segan membawa kembali persoalan ini ke forum RDP DPR RI di Senayan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat terus mengawal proses penyelesaian hingga menghasilkan solusi yang nyata dan dapat diterima secara adil. Menurutnya, penyelesaian konflik harus mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk rekam jejak sejarah tanah serta nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat setempat.