Ferdiansyah Usulkan Penguatan Layanan ISBN untuk Dukung Industri Penerbitan

Jakarta– Proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) yang masih membutuhkan waktu cukup lama menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) kepada Komisi X DPR RI. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pendalaman Komisi X dalam kunjungan kerja spesifik ke Palembang, Kamis (20/8/26).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI memperoleh penjelasan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengenai salah satu penyebab lamanya proses penerbitan ISBN. Tingginya jumlah permohonan disebut menyebabkan antrean penerbitan ISBN semakin panjang.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, kondisi tersebut perlu direspons dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Perpusnas.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Ferdiansyah dalam kunjungan tersebut.

Meski telah mendapatkan penjelasan dari Perpusnas, Ferdiansyah menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan IKAPI tetap menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Persoalan pelayanan ISBN menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas terkait sektor perpustakaan, penerbitan, hingga pendidikan tinggi.

Menurutnya, ISBN memiliki peranan penting dalam menopang ekosistem penerbitan dan distribusi buku di Indonesia. Tingginya permintaan ISBN juga menunjukkan besarnya aktivitas penerbitan yang harus diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai.

Karena itu, penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membuat proses administrasi dan verifikasi berjalan lebih optimal sehingga penerbit maupun penulis memperoleh kepastian layanan dan proses penerbitan buku tidak mengalami hambatan.

Selain menyoroti persoalan penerbitan ISBN, Komisi X DPR RI juga mendalami sejumlah masukan dari kalangan perguruan tinggi mengenai sistem publikasi akademik, khususnya yang berkaitan dengan jurnal ilmiah dan penulisan buku.