RUU Penyiaran Bahas OTT, Dave Laksono Tekankan Regulasi Tak Hambat Inovasi

“Jangan sampai aturan hanya mengatur pola penyiaran yang ada saat ini, sementara cara masyarakat mengonsumsi konten sudah berkembang jauh lebih cepat. Namun, ketentuan yang disusun tetap harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlangsungan dan inovasi industri digital,” tutur Dave.

Dave juga menekankan bahwa pembahasan OTT dalam RUU Penyiaran tidak diarahkan untuk memperluas pembatasan terhadap platform digital. Sebaliknya, pengaturan diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang jelas dan proporsional dalam menghadapi perubahan ekosistem media.

“Jadi, semangatnya bukan untuk memperluas pembatasan terhadap OTT, tetapi untuk memastikan adanya tata kelola yang jelas, adil, dan proporsional di tengah perubahan ekosistem media,” tambahnya.

Karena itu, Komisi I DPR RI akan terus melakukan pendalaman terhadap substansi pengaturan OTT sebelum rumusan final ditetapkan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga ruang inovasi dan pertumbuhan industri digital nasional.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, masuknya pembahasan OTT dalam RUU Penyiaran merupakan bagian dari respons terhadap perkembangan teknologi yang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan menikmati konten audiovisual.

Menurutnya, regulasi yang nantinya dihasilkan perlu mampu menjawab tantangan ekosistem media digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku industri, maupun pemangku kepentingan lainnya.