Kabar Golkar

Galih Kartasasmita: Indonesia Jangan Hanya Jadi Pengguna, Harus Kuasai Ekosistem AI

Oleh · · Kabar Parlemen

Anggota Panja AI BKSAP DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita saat pertemuan Panja AI BKSAP DPR RI dengan pelaku industri di Kantor NeutraDC Nxera, Batam, (19/8). Foto: dpr.go.id
Anggota Panja AI BKSAP DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita saat pertemuan Panja AI BKSAP DPR RI dengan pelaku industri di Kantor NeutraDC Nxera, Batam, (19/8). Foto: dpr.go.id

Meski demikian, pembangunan ekosistem AI nasional tidak dapat hanya mengandalkan satu daerah. Menurut Galih, pengembangan pusat-pusat data perlu dilakukan di sejumlah kawasan strategis dengan dukungan energi, air, konektivitas, dan infrastruktur yang memadai.

“Tidak boleh hanya satu. Jadi misalnya kita pilih satu di tengah, satu di kanan, satu di kiri. Itu harus besar, airnya harus besar,” tuturnya.

Ia menambahkan, perkembangan AI kini telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan. Karena itu, isu AI tidak lagi semata-mata menjadi persoalan teknologi digital, melainkan turut berkaitan dengan energi, industri, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga perubahan sosial dan budaya.

Dorong Pembahasan AI Lintas Komisi

Melihat luasnya dampak AI, Galih menilai pembahasannya di DPR RI perlu dilakukan secara lintas sektor. Ia menyebut Panja AI BKSAP dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mendorong pembahasan yang lebih komprehensif di parlemen.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI itu, BKSAP memiliki posisi strategis karena mengikuti perkembangan isu global, termasuk perkembangan teknologi AI yang kini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan negara.

“BKSAP bisa menjadi ujung tombak yang bisa berbicara kepada komisi-komisi di DPR RI untuk mulai membicarakan ini secara serius,” kata Galih.

Ia pun mendorong agar pembahasan AI tidak berhenti pada Panja AI BKSAP. Mengingat karakter AI yang bersifat lintas sektor, pembentukan Pansus yang melibatkan berbagai komisi dinilai dapat menjadi opsi untuk memperkuat pembahasan.

“Menurut saya pribadi, harus dibentuk suatu Pansus yang meliputi ahli-ahli atau orang-orang yang benar-benar peka terhadap isu AI. Karena ini lintas komisi,” tegas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tersebut.

Galih juga menilai kebutuhan regulasi AI semakin mendesak seiring perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Menurutnya, aturan yang disiapkan harus mampu menjaga kepentingan nasional tanpa menghambat inovasi.

Pengaturan AI, kata dia, seharusnya diarahkan untuk membangun ekosistem yang sehat sekaligus memberikan kepastian mengenai prinsip dan batasan pemanfaatan teknologi tersebut.

“Ini suatu ekosistem atau industri yang mahal, tapi pasti balik. Karena kita enggak bisa kabur dari AI. Jadi kalau kita bisa menguasai ini, setidaknya di Asia Tenggara, kita bisa menjadi suatu pemain besar,” pungkas Galih.

Tag: Panja, AI, Digital, GalihKartasasmita, BKSAP