Pasca Bencana Gempa NTT, Aprozi Alam Dorong Percepatan Pemulihan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar H. Aprozi Alam meminta pemerintah mempercepat proses pemulihan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah terjadinya gempa bumi. Menurutnya, pembukaan kembali akses jalan dan jembatan, perbaikan fasilitas publik, serta pemulihan sarana kesehatan harus menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana.

Aprozi menilai pemulihan konektivitas merupakan kebutuhan mendesak karena keberadaan jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi bantuan, logistik, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

“Dalam situasi seperti ini, jalan dan jembatan bukan sekadar infrastruktur. Itu adalah jalur masyarakat mendapatkan makanan, layanan kesehatan, bantuan, sekaligus jalan bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembukaan akses harus menjadi prioritas.”

Untuk mempercepat penanganan, Aprozi meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait guna melakukan pendataan serta pemetaan kerusakan secara menyeluruh.

Pemetaan tersebut, kata dia, tidak hanya mencakup jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas umum, sumber daya air, serta berbagai infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Selain konektivitas, Aprozi memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas yang terdampak. Menurutnya, layanan kesehatan memiliki posisi vital dalam situasi pascabencana karena masyarakat membutuhkan akses pengobatan dan pelayanan medis secara cepat.

“Puskesmas yang rusak harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana justru kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena fasilitas terdekat mereka tidak dapat berfungsi secara optimal.”

Ia meminta pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia selama proses rehabilitasi bangunan berlangsung. Apabila fasilitas kesehatan belum dapat digunakan, pemerintah perlu menyiapkan tempat pelayanan sementara yang didukung tenaga medis, obat-obatan, serta peralatan kesehatan yang memadai.