Hamka B. Kady: TKD Perlu Ditambah untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Terkait skema TKD, Hamka menjelaskan terdapat sejumlah instrumen pendanaan yang menjadi penopang fiskal pemerintah daerah. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan DAU karena sebagian besar anggaran tersebut di daerah masih terserap untuk membiayai belanja pegawai, termasuk gaji, serta kebutuhan operasional pemerintahan. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan fisik menjadi terbatas.

Selain DAU, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga dinilai menjadi salah satu sumber penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.

"Dari situlah Pemerintah Daerah bisa bergerak untuk memperkuat fiskalnya. Karena ada daerah yang boleh dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah. Kalau PAD rendah mau ngapain, gaji pun saya enggak selesai-selesai," tandasnya.

Hamka menilai penguatan fiskal daerah harus menjadi bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan secara efektif untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dengan keseimbangan fiskal serta koordinasi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, Banggar DPR RI optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen pada 2027 dapat dicapai secara optimal dan tepat sasaran.